MAGELANG,KEDU – Merespons dinamika sosial di akar rumput, Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan (HAK) Kevikepan Kedu menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) pada Minggu (14/6/2026). Kegiatan yang berfokus pada penguatan toleransi dan hukum ini digelar di Gereja Santa Maria Sapta Duka, Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.
Acara tersebut mengusung tema “Pencegahan dan Penanganan Konflik Lintas Iman dalam Kerangka Toleransi dan Hukum”. Selain menindaklanjuti hasil Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2025 dan pertemuan Komisi HAK Regio Jawa, forum ini secara khusus diadakan untuk menyikapi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi masyarakat dalam mengurus perizinan tempat ibadah serta mengantisipasi potensi konflik yang berhubungan dengan pemakaman.
Masyarakat Sipil dan Kontribusi Aktif untuk Bangsa
Sebagai narasumber pertama, Romo Martinus Joko Lelono, Pr (Ketua Komisi HAK Keuskupan Agung Semarang) menekankan pentingnya kesadaran kritis dan daya juang masyarakat sipil dalam konteks kehidupan bernegara yang semakin sinodal. Beliau menggarisbawahi bahwa kontribusi aktif warga negara sangat menentukan arah bangsa. “Sekarang ini, kita sebagai masyarakat sipil harus berjuang untuk hak kita. Sekarang bukan hanya kita yang membutuhkan Indonesia, tetapi Indonesia membutuhkan kita,” tegas Romo Joko dalam pemaparannya.
Merespons persoalan izin rumah ibadah dan konflik pemakaman yang menjadi latar belakang diskusi, H. Narisqa, S.H., M.H., CLA (Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang sekaligus Advokat PERADI) memberikan pandangan dari perspektif hukum dan legislasi. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal regulasi yang berpihak pada kesetaraan hak warga negara. “Dalam rangka mengupayakan hidup bernegara yang baik, kita akan mendorong berbagai kebijakan terutama yang berhubungan dengan hak beribadah dan pengurusan pemakaman,” ujar H. Narisqa.
Langkah ini sejalan dengan tujuan strategis Komisi HAK untuk menjadi mitra kritis pemerintah yang tetap menjaga kebebasan dan keteguhan moral dalam menilai kebijakan publik.
Menolak Pengkotak-kotakan, Suarakan Inklusivitas
Di penghujung acara, Ketua Komisi HAK Kevikepan Kedu, Romo Petrus Sajiyana, Pr, memberikan penegasan arah gerakan ke depan. Beliau secara kuat mendorong umat Katolik dan Kristen untuk terlibat aktif dalam gerakan-gerakan cinta tanah air serta menolak segala bentuk segregasi di tengah masyarakat, termasuk dalam urusan pemakaman.
“Kita ingin mendorong suasana inklusif di daerah eks karesidenan Kedu ini. Umat Katolik dan Kristen harus terlibat dalam gerakan cinta tanah air dan menolak berbagai bentuk pengkotak-kotakan, termasuk di dalamnya ide untuk mendirikan makam khusus Katolik atau Kristen,” tegas Romo Sajiyana dalam sambutannya.
Dinamika Kelompok dan Solusi Akar Rumput
Diskusi interaktif ini dihadiri oleh berbagai elemen, meliputi perwakilan tim pelayanan HAK paroki, Orang Muda Katolik (OMK), Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), FKUB, perwakilan pendeta Kabupaten/Kota Magelang dan Temanggung, hingga Komunitas Pager Piring. Sesi diawali dengan sambutan hangat dari Bapak Christian C. Birawan selaku Wakil Ketua II DPPH Paroki Administratif St. Petrus, Borobudur.
Memasuki sesi Dinamika Kelompok, para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang iman ini diajak merumuskan rekomendasi praktis untuk memetakan jalan keluar atas hambatan perizinan dan tata kelola pemakaman di wilayah masing-masing. Hasil pemikiran tiap kelompok dipaparkan secara pleno dan langsung ditanggapi secara strategis oleh kedua narasumber.
Setelah penegasan dari Romo Sajiyana, acara kemudian ditutup secara khidmat dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri, sesi dokumentasi bersama, serta doa penutup dan doa makan bersama.
MJL
