Kevikepan Jogja Timur (01/02/2024).Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag) menyelenggarakan workshop dari tanggal 29 – 31 Januari 2024 di Hotel Malyabhara Yogyakarta.
Tema penting yang diangkat adalah Penguatan Religiosity Index (Relix) 2024 dan Penguatan Peran Media dalam Sosialisasi Perspektif Moderasi Beragama.
Dalam sambutannya, Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Arfi Hatim mengatakan, yang diundang cukup banyak dan dari berbagai unsur masyarakat.
“Kami mengundang dari akademisi perguruan tinggi maupun dari berbagai ormas keagamaan. Relix ini merupakan program prioritas khusus dari Menteri Agama yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 sampai terakhir tahun 2023, dan saat ini memasuki tahun ke-4.”
“Relix adalah sistem deteksi dini konflik sosial berdimensi keagamaan. Kemenag mempunyai tanggung jawab untuk menangani konflik, lebih spesifiknya pencegahan konflik, pengertian konflik, dan pemulihan paska konflik.”
“Peran tokoh agama penting, karena merupakan mitra utama dan dibina oleh Kemenag sebagai pemangku kepentingan kunci atau key stakeholder dalam menangani konflik sosial di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.”
“Karena itu, kami mengundang beberapa peserta khususnya di Yogyakarta yang pernah mengikuti pelatihan deteksi dini Relix. Kami juga perlu memperjelas, Puslitbang punya kewajiban sebagai penyaji data. Mencari pola agar Relix ini jadi preferensi bagi pimpinan khususnya Kementerian Agama untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangia pencegahan dan penanganan konflik.”
“Yang kami lakukan selama ini berbasis report beberapa tahun lalu dan juga berbasis survey/riset. Posisi Puslitbang Diklat adalah menyajikan platform digital untuk pengambil kebijakan. Untuk yang berbasis report diperlukan aktor yang telah melalui pelatihan deteksi dini sebagai agen yang melakukan pelaporan secara realtime tentang kondisi daerah masing-masing.”
“Kami berharap masukan yang konstruktif dari para peserta workshop untuk mengkritisi, di samping itu kami juga mengundang narasumber dari Fakultas Sosiologi UGM yang akan mengkritisi 2 platform berbasis report maupun yang berbasis survey ini.”
Sementara itu, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Abdul Jamil Wahab memaparkan, penguatan moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas di Kementerian Agama, bahkan sudah menjadi program nasional yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN):2021 – 2024 dan kemungkinan akan dilanjutkan di periode RPJPN berikutnya.
“Jadi ini menjadi salah satu indikator capaian pembangunan di bidang agama, terutama di bidang harmoni dan kerukunan umat beragama, bahwa untuk mencapai harmoni atau kerukunan umat beragama diperlukan beragama yang moderat atau moderasi beragama, “tambahnya.
“Yang belum banyak adalah melibatkan media sosial. Pengguna internet saat ini mencapai lebih 200 juta. Dunia digital tak bisa kita abaikan. Dalam moderasi beragama jika mengabaikan peran media maka efektivitasnya tidak bisa maksimal.”
“Bagaimana dakwah dikembangkan dalam bentuk konten-konten yang bagus dan menarik dan tentunya juga harus memiliki manajemen yang baik. Kalau menghadapi musuh fisik kita punya TNI AD, AU, AL dan Polisi, bagaimana menghadapi musuh yang sifatnya ideologi? Perang sekarang bukan perang secara fisik, tapi melalui proxy war atau perang ideologi, “tandasnya.
Clementine Roesiani
